Posted on October 30, 2009 by chandrabudi08
Waduh..udah lama nggak update …. Ini adalah beberapa artikel saya yang telah terbit di Media Massa sebelumnya…… 1.Opsi Lain Mengenjot Pajak (Sinar Harapan, 5 Agustus 2009) 2. Mengkritisi RUU Pajak Daerah (Investor Daily, 15 Agustus 2009) 3. Revitalisasi Sistem Pembayaran Pajak (Sinar Harapan, 31 Agustus 2009) 4. Fokus Penerimaan Pajak Akhir Tahun (Bisnis Indonesia, 12 [...]
Filed under: Kebijakan Perpajakan | Leave a Comment »
Posted on August 4, 2009 by chandrabudi08
- Artikel Dipublikasikan di Jawa Pos, 24 Juli 2009 – Penerimaan pajak semester I Tahun 2009 mencapai Rp 253,181 triliun atau minus Rp 7,375 triliun (2,8%) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 260,556 triliun (Jawa Pos, 22 Juli 2009). Dinyatakan oleh Dirjen Pajak – Darmin Nasution – bahwa penyebab utama pelambatan penerimaan pajak [...]
Filed under: Kebijakan Perpajakan | Leave a Comment »
Posted on June 26, 2009 by chandrabudi08
Sampai saat ini, kampanye Calon Presiden (Capres) belum menyinggung masalah perpajakan sebagai salah satu materinya. Dialog Capres dengan Kadin (18/5/2009) lebih fokus pada agenda pertumbuhan ekonomi, belum menyentuh sama sekali kepada materi perpajakan. Padahal, pada dialog dunia usaha dengan Capres Tahun 2004, reformasi pajak merupakan agenda utama ekonomi para Capres saat itu (02/08/2004). Ditambahkan oleh [...]
Filed under: Kebijakan Perpajakan | Leave a Comment »
Posted on June 26, 2009 by chandrabudi08
Seminggu terakhir ini ada dua peristiwa penting dalam dunia perpajakan Indonesia. Yang pertama adalah terpilihnya Direktur Jenderal Pajak – Darmin Nasuiton sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (11/5/2009). Peristiwa yang kedua – yang merupakan erat kaitannya berita pertama – adalah kelanjutan program reformasi perpajakan, yang disebut reformasi perpajakan jilid dua. Menteri Keuangan telah menegaskan bahwa [...]
Filed under: Kebijakan Perpajakan | Leave a Comment »
Posted on March 23, 2009 by chandrabudi08
Saat ini, perbankan syariah mengalami pertumbuhan 35 persen. Di lain pihak, perbankan konvensional justru mengalami kemunduran. Satu hal yang membuat perbankan syariah tumbuh pesat adalah produk yang ditawarkan bebas terhadap tindakan spekulatif. Demikian juga, produk-produk yang ditawarkan mampu bersaing dengan produk-produk perbankan konvensional. Tidak dapat dimungkiri lagi, kita akan semakin akrab dengan istilah mudharabah (bagi [...]
Filed under: Kebijakan Perpajakan | Leave a Comment »
Posted on February 25, 2009 by chandrabudi08
Ketika Menteri Keuangan – Sri Mulyani menyatakan ada tunggakan Pajak Penghasilan (PPh) Migas oleh Kontraktor Bagi Hasil Migas (Production Sharing Contractor) sebesar US$ 113,1 juta, maka beberapa pihak terkait, termasuk anggota DPR, terhenyak. Selang beberapa saat BP Migas langsung mengklarifikasi bahwa tunggakan tersebut telah dilunasi, walaupun berita terakhir dari BPKP menyatakan hanya sebagian saja yang [...]
Filed under: Kebijakan Perpajakan | Leave a Comment »
Posted on February 16, 2009 by chandrabudi08
Dalam beberapa hari terakhir, media massa memberitakan bahwa dengan berlakunya UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) maka institusi atau lembaga penyelenggara pendidikan akan dikenakan pajak. Informasi ini seolah menempatkan pajak sebagai penyebab mahalnya pendidikan yang sangat ditentang semua pihak saat ini. Untuk itulah setidaknya ada dua hal yang perlu ditanggapi berkaitan dengan perlakuan pajak di undang-undang [...]
Filed under: Kebijakan Perpajakan | Leave a Comment »
Posted on January 5, 2009 by chandrabudi08
Akibat naiknya harga minyak dunia, para pengusaha perminyakan mendapatkan keuntungan tidak terduga atau windfall profit atas produk minyak yang dijualnya. Pemerintah berencana mendapatkan penerimaan negara atas keuntungan ini, dengan cara pengenaan pajak atas windfall profit tersebut atau merevisi kontrak Production Sharing (KPS) antara pemerintah dan kontraktor perminyakan. Polemik ini terus terjadi karena pengenaan pajak atas [...]
Filed under: Kebijakan Perpajakan | Leave a Comment »
Posted on December 30, 2008 by chandrabudi08
Denyut jantung penerimaan negara (APBN) adalah sektor pajak. Maka ketika jantung ini denyutnya melemah, efeknya akan rasakan oleh perekonomian bangsa. Saat ini, penerimaan pajak masih belum cukup memuaskan ditambah lagi makin kuatnya usulan untuk memberikan insentif pajak bagi pengusaha yang menanamkan modalnya di Indonesia yang akhirnya akan mengurangi penerimaan pajak juga. Langkah – langkah pengalian [...]
Filed under: Kebijakan Perpajakan | Leave a Comment »