Pajak untuk Mengatasi Defisit Anggaran

Menyimak debat capres tadi malam (25/6/2009) secaera umum cukup melegakan. Susana rileks, cair dan para Capres sudah saling ‘berkomunikasi’. Satu catatan, menurut saya, yang menarik untuk dielaborasi lebih lanjut. Ketika moderator – Avilliani – melontarkan pertanyaan mengenai bagaimana cara untuk mengatasi defisit anggaran / (berutang)?. Karena ini perosalan utama negara dimana kalau APBN kuat (sehat, berlimpah) maka topik debat Capres tadi malam yaitu kemiskinan pengangguran akan mudah diselesaikan. Pemerintah dengan leluasa menjalankan program untuk mengatasi hal tersebut. Tapi kalau anggaran defisit? Bagaimana caranya? yach, kita buat anggaran jangan defisit dulu – setidaknya itu jawabannya.

Membaca pagi ini (26/6/2009) komentar Faisal Basri (FB) – dan memang betul topik ini pun diangkat dalam kolom blog FB – saya terhenyak. Seorang ekonom handal seperti beliau pun bingung kalau disuruh menjawab, jadi mungkin pertanyaannya salah. Malah FB dengan yakin mengusulkan hanya ada 2 cara mengatasi defisit -selain berhutang tentunya- yaitu penghematan (SAL) dan Privatisasi. Penghematan anggran kecil kemungkinannya, sedangkan Privatisasi tidak mungkin karena akan pro Neolib.
Saya ingin mengemukan bahwa ada satu cara ampuh mengatasi defisit anggaran tsb. Yaitu dari sisi penerimaan negara (pajak, beacukai dan PNBP). Terutama penerimaan pajak yang saat inipun porsinya 75% dari APBN. Sayang, para Capres tidak mengeksplor ini lebih lanjut. Hanya SBY, yang melontarkannya sekilas. Tax ratio kita masih 13% sedangkan tax base WP kita sudah 14 juta WP dari sebelumnya hanya 3 juta tahun 2004. Inilah potensi sebenarnya. Dari jajaran Ditjen Pajak pun telah siap sepenuh hati, terwujud dalam launching reformasi pajak jilid 2. Kantor pajak semua sudah modern, tetapi mengapa para Capres tidak menangkap isyu ini??

Saya yakin, penerimaan pajak yang tinggi akan menyebabkan APBN kita sehat. Selanjutnya, program apapun yang bertujuan mensejahterakan rakyat dapat terlaksana.

Cara Lain Mengenal Boediono

Tulisan bukan karena saya salah satu partisan sebuah partai. Dan, tentunya, sebagai PNS saya harus netral!. Alasan saya ingin mengenal Pak Boediono – sekarang Capres- karena beliau saat ini sedang menjadi kontroversi dan sorotan publik. Beliau sudah sangat sering disebutkan sebagai penganut Neoliberalisme, yang tidak sesuai dengan amanat UUD 1945 (pasal 33). Dilain pihak, suatu saat saya secara tidak sengaja membaca tulisan dari Faisal Basri dalam salah satu rubrik media massa nasional, intinya membantah semua tuduhan bahwa Boediono adalah seorang penganut Neolib. Jadi semakin tertariklah saya mengenal beliau, setiaknya melalui pemikirannya.

Hari Minggu lalu, diselah menemani istri belanja, saya masuk ke sebuah toko buku dan menemukan buku dengan judul yang mengelitik ” Ekonomi Indonesia Mau dibawah Kemana?. Kumpulan Esai Ekonomi” Karangan Boediono yang diterbitkan oleh KPG Gramedia dan Freedom Institute. Awalnya saya ragu untuk membeli dan membaca buku ini, bukannya tidak menarik, tetapi karena ada logo Freedom Institute yang sangat menganggu. Pikiran saya saat itu paling paling buku ini hanya bertujuan mengcounter semua isyu dan tuduhan kepada Pak Boediono dan tentunya tidak bernilai akademis ilmiah – karena ada muatan politik tertentu. Tapi, karena tetap penasaran, saya beli juga buku ini. Perlu waktu dua hari saya menuntaskan buku tersebut. Saya agak kaget juga ketika membaca, memahami dan meresapi kata kata dalam buku tersebut. Banyak sekali kata kata yang kalau diresapi dapat memberikan arti yang mendalam, walaupun saya tidak memiliki latar belakang ilmu ekonomi tapi semua alur cerita menantang saya untuk terus membaca dan membaca.

Akademis dan Birokrat

Menilai seseorang dari tulisannya tentu lebih fair, karena tulisan merupakan cerminan pikiran, hati, dan perasaan penulisnya. Dengan keterbatasan ilmu dan nilai pada saya, maka saya memberanikan diri memberikan tanggapan atas buku tersebut. Menurut saya, fase pemikiran Boediono terbagi dalam dua tahapan penting : Fase awal yaitu ketika baru pulang dari studi S3 di AS dan masih aktif menjadi dosen ekonomi UGM (Pak Boediono menyebutkan bahwa seseorang dalam fase ini berkutat pada data historis atau ex post sehingga kesimpulan analisa menjadi lebih sederhana ) dan Fase ketika masuk kedalam birokrat pemerintah (disini bergelut dengan dunia praktisi dan birokrat, yang memiliki data real atau ex ante). Ketika masih berkecimpung dalam dunia akademis, dimana kegiatan utamanya mengajar dan meneliti maka alur pemikiran Pak Boediono tercermin dalam konsep ekonomi Pancasila (dibangun bersama Prof Murbyato). Saya sampai terhenyak kagum karena kalau ditelaah, konsep ekonomi Pancasila inilah merupakan konsep ekonomi kerakyatan yang sebenarnya. Ekonomi Pancasila berada ditengah tengah antara ekonomi liberalisme (neoliberalisme) dan ekonomi sosialis. Dengan menekankan pada kemakmuran rakyat sebagai tujuan utama dari konsep ekonomi Pancasila- maka
Pemerintah dalam tindakannya harus mengkombinasikan ekonomi pasar (liberal) disatu disisi dengan tetap membuat kondisinya berjalan dibawah kontrol pemerintah.

Sebagai seorang pakar ekonomi, beliau juga telah berhasil mengidentifikasi permasalahan bangsa ini dengan baik. Secara runut, Pak Boediono mengidentifikasi permasalahan utama krisis 1997/1998 yaitu dimulai dengan tingginya nilai kurs rupiah saat itu, ambruknya bank, hiperinflasi, pengangguran dan merosotnya neraca pembayaran. Beliau juga menyadari bahwa obat generik yang diambil pemerintah saat itu (dengan bantuan IMF), telah tiga kali mengalami kegagalan. Sampai akhirnya Pemerintah mampu menemukan resep dan mengatasi permasalahan tersebut. Sebuah pembelajaran historis atas krisis tersebut digunakan juga untuk mengatasi krisis globalisasi sekarang

Catatan Catatan

Ketika masuk ke jajaran Pemerintah sebagai Direktur BI, Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian setidaknya beberapa catatan yang hadir. Catatan pertama ketika Pak Boediono (waktu itu Direktur BI) menjelaskan tentang BLBI, digambarkan bahwa Pemerintah pada saat itu mengalami dilema. Bank bank mengalami rush besar besaran karena nasabah berebut menarik rupiah untuk dibelikan dollar atau dibawa ke luar negeri. Semua bank kesulitan rupiah. Jangankan bank sakit, bank yang masuk dalam kategori sehat-pun akan menjadi colaps. Ada dua pilihan pada saat itu, membiarkan bank kesulitan dan akan muncul chaos atau mengelontorkan dana ke bank tersebut, sebagai lender of resort. Akhirnya dipilihlah opsi kedua, yang saat ini kita kenal dengan Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI).

Catatan kedua, Tahun 2001-2004, dimana Pak Boediono menjabat Menteri Keuangan, dimana hubungan dengan IMF masih mesra. Segala perintah IMF dalam bentuk Letter of Intent (LoI) ditelan mentah mentah. Walaupun beliau tahu persis bahwa resep generik IMF beberapa kali telah gagal (waktu krisis 1997/1998). Atas dorongan IMF melalui LoI maka Indonesia secara lugas menjalankan program privatisasi. Selain bank, maka BUMN pun tidak luput akan program ini. Inilah yang menjadi tanda tanya besar bagi saya, mengapa seorang dengan konsep ekonomi Pancasila dapat menyetujui program privatisasi tersebut. Mungkin hanya pak Boediono sendirilah yang mampu menjawab.

Catatan terakhir, bahwa ternyata Pak Boediono ini sangat menyukai ilmu politik. Beliau dengan gamblang mengemukan tesis bahwa demokrasi berkaitan dengan ekonomi suatu Negara. Semakin makmur suatu Negara maka demokrasi dapat berjalan semakin baik. Nah, ketertarikan beliau dengan ekonomi politik, seyogyanya mampu menjadikan nilai plus tersendiri. Pak Boediono tahu persis apa yang menjadi permasalahan bangsa ini, dan pengalaman panjang beliau sebagai akademisi dan birokrat telah berhasil menelorkan obat mujarabnya, yaitu ekonomi pancasila.

Selesai membaca buku ini saya terdiam dan berfikir. Bangsa Indonesia telah dianugerahi pemikir pemikir hebat sepanjang sejarahnya. Sangat sayang apabila pemikiran tersebut diabaikan dengan alasan pandangan politik berbeda. Jadi, pandangan politik boleh beda karena itu demokrasi yang sehat, tetapi pemikiran yang berguna bagi Bangsa dan Negara – walaupun muncul dari orang yang berpandangan politik berbeda harus diapresiasi setinggi tingginya.

Potensi Pajak Pemilu

Berdasarkan permintaan dari Ditjen Pajak, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mewajibkan peyumbang parpol dengan nilai diatas Rp 20 juta untuk mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pro dan kontra bermunculan. Pendapat yang mendukung (terutama ICW dan PPATK) mengemukakan bahwa pencantuman NPWP akan menjamin transparansi dan untuk mencegah pencucian uang (money laundering). Dilain pihak, pendapat yang menolak menyatakan bahwa kewajiban mencantumkan NPWP tersebut melanggar UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Sebenarnya apa potensi pajak atas kegiatan Pemilu yang akan diseelenggarakan tahun depan?
Kewajiban NPWP
Kewajiban mencantumkan NPWP bagi penyumbang Parpol diatas Rp 20 juta dikarenakan telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, yaitu memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp. 15,8 juta/tahun. Kalaupun yang menyumbang tersebut adalah pegawai, maka kewajiban ber NPWP itu harus segera direalisasikan (ada atau tidaknya keputusan KPU tersebut!) karena sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008 disebutkan mulai tanggal 1 Januari 2009 bagi pegawai yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 20% lebih tinggi dari PPh seharusnya. Bagi para pengusaha, keuntungan memiliki NPWP semakin bertambah dikarenakan adanya pembebasan Fiskal Luar Negeri (FLN) bagi masyarakat yang telah berNPWP.
Dari sisi Ditjen Pajak, ada dua keuntungan yang diperoleh atas kewajiban mencantumkan NPWP bagi penyumbang parpol, yaitu bagi penyumbang yang belum memiliki NPWP maka akan menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar. Dan, bagi penyumbang yang telah ber NPWP maka dapat digunakan sebagai data pembanding atas kewajiban perpajakannya selama ini. Menurut saya, kemungkinan besar yang dikuatirkan para penyumbang atau (mungkin) parpol adalah pencantuman NPWP dan jumlah tentunya besaran sumbangan tersebut akan dijadikan data pembanding atas kewajiban perpajakannya selama ini.
Disinyalir selama ini bahwa terdapat banyak sekali peyumbang fiktif sehingga prinsip akuntabilitas dan tranparansi dalam pengelolaan dana Parpol menjadi tidak mungkin terlaksana. Kalaupun yang dilaporkan ke KPU hanya rekening resmi, maka sangat sulit sekali mendeteksi dana yang masuk melalui rekening yang tidak resmi atau dengan cara ’penyetoran’ dana secara tunai. KPU bahkan sudah menyiapkan biaya cukup besar untuk audit laporan dana Parpol ini, yaitu sebesar Rp 863,5 Miliar. Disinilah, peran pencantuman NPWP dapat membantu. Dengan mencantumkan NPWP secara benar, maka secara otomatis identitas lain dari penyumbang tersebut dapat diketahui (nama, alamat, pekerjaan dan pembayaran pajaknya selama ini). Alhasil diyakini bahwa semua dana yang ada dapat ditelusuri asalnya sekaligus mencegah praktek pencucian uang – yang selama ini sangat dikuatirkan. Pencantuman NPWP ini akan juga mengeliminir bias yang disebabkan oleh sumbangan melalui rekening tidak resmi dan tunai. Asalkan, auditor yang bekerja nantinya memiliki seluruh daftar penyumbang dan NPWP nya!.
Pajak Besar
Akibat dampak finansial global, maka diprediksi Tahun 2009 kondisi perekonomian makro Indonesia belum mengembirakan. Tentunya, ini akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Ditambah lagi, adanya kebijakan perpajakan yang sifatnya akomodatif sehingga potential loss juga signifikan. Ditengah usaha pengalian potensi penerimaan pajak di tahun 2009, maka Ditjen Pajak juga dihadapkan adanya Pemilu Legislatif dan Presiden – yang secara langsung maupun tidak langsung – mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia.
Pesta demokrasi ini juga berbiaya besar. Selain biaya penyelenggaran Pemilu mencapai Rp 21,8 Miliar, ada juga dana masuk (dari penyumbang) dan dana keluar (kampanye) yang luar biasa besarnya. Sebagai pembanding, pada Pilpres Tahun 2004, dana kampanye keseluruhan Capres berkisar Rp 291 Miliar. Angka ini tentunya akan naik signifikan di Tahun 2009. Melihat dana yang mengalir, maka apabila dibandingkan dengan dana kampanye Presiden terpilih AS – Barrack Obama – sebesar US$ 605 juta atau Rp 605 Miliar, maka Pemilu Indonesia juga diprediksi akan menyaingi dana kampanye Obama.
Biaya penyelenggaraan Pemilu akan mempunyai potensi pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPN Dalam Negeri. Yang perlu mendapat perhatian khusus adalah agar pemotong dan pemungut pajak dapat secara benar melakukan kewajibannya. Karena sumber dana ini berasal dari APBN, maka Bendaharawan Pemerintah harus menjadi prioritas dalam pengawasan dan konsultasi pada Kantor Pelayanan Pajak. Dana yang dikeluarkan peserta Pemilu (Parpol) untuk kampanye nilainya sangat besar. Berkaca pada salah satu Parpol peserta Pemilu yang mengangarkan Rp 500 Miliar, maka dapat dibayangkan berapa total dana yang mengalir untuk keseluruhan peserta Pemilu nantinya.
Dari segi pengeluaran Parpol, maka sebagian besar dana akan terserap untuk iklan, pembuatan kaos dan bendera, dan keperluan konsumtif lainnya. Untuk iklan, maka sudah dapat dipastikan Parpol akan menyewa konsultan. Ini merupakan potensi PPh pasal 23 atas jasa konsultan. Untuk pemesanan kaos dan bendera, maka Parpol akan dikenakan PPN DN oleh perusahaan pembuat kaos dan bordir tersebut. Untuk keperluan pengadaan barang Sembako, setidaknya ada potensi PPN DN yang harus dipungut oleh penjual atau pengecer.
Kalau digunakan asumsi rata rata dana kampanye Parpol sebesar Rp 250 Miliar, maka dari 24 peserta Pemilu Tahun 2009 tersedia dana Rp 6 Triliun. Diperkirakan 60% atas dana ini akan dikeluarkan untuk iklan (elektronik maupun media massa), maka untuk Pajak atas jasa konsultan saja sudah mencapai Rp 216 Miliar. Sisa dana tersebut akan habis untuk pembelian kaos, spanduk, bendera dan sembako – yang dapat diperkirakan PPN nya sebesar Rp 240 Miliar. Total jenderal potensi pajak yang sudah ada sebesar Rp 456 Miliar!.
Melihat potensi pajak yang signifikan, maka Ditjen Pajak harus memastikan setiap Parpol peserta Pemilu Tahun 2009 memiliki NPWP dan berstatus PKP. Karena dengan memiliki NPWP maka kewajiban perpajakannya akan terlaksana dengan baik seperti pemotongan atas Jasa Konsultan dan apabila telah berstatus sebagai PKP maka mekanisme PPN akan berjalan.
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.