Becoming a Value Person!

Hidup ini adalah pilihan.  Manusia diberikan kemampuan untuk memilih arah, cita cita, hidup dan cintanya.  Didunia ini, hanya manusialha yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk memilih dalam hidupnya.  Pilihan tersebut tergantung dari manusia itu sendiri, baik atau buruk.  Setiap pilihan yang ditentukan walaupun sangat kecil (hanya satu derajat saja) akan berdampak besar beberapa tahun lalu.  Who Knows?

Apakah pilihan kita sudah sesuai dengan hati kita?.  Kita sebaiknya tidak terlalu pusing memikirkan hal tersebut.  Yang pasti kita harus terus menerus meningkatkan kemampuan kita.  Kita harus sibuk untuk memikirkan bagaimana meningkatkan pengetahuan kita, keterampilan kita dan integritas kita.  Pengetahuan yang kita peroleh dapat bersumber dari pratical knowldege atau pengalaman (tacit).  Tentunya pengetahuan karena pengalaman akan lebih melekat diotak dan secara otomatis mempengaruhi tingkah laku kita.  Keterampilan adalah pengetahuan yang terus diasah, sehingga semakin banyak pengetahuan yang diperoleh maka semakin besar keterampilan yang akan kita dapati.  Intergritas muncul dari hati kita yang terpatri dalam tingkah lalu dan pola kehidupan sehari hari.

Kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan integritas akan membentuk nilai (value) seseorang.  Dan, untungnya lagi hanya manusia saja yang dapat meningkatkan value-nya.  Semangat untuk meningkatkan value ini juga merupakan suatu pilihan.  Ketika kita memilih untuk meningkatkan value kita, maka sudah seharusnya kita sadar bahwa setiap usaha dan tingkah laku yang kita jalani sekarang, nanti dan masa datang harus sinkron dengan pencapaian value tersebut.

Dapatkan kita bayangkan, mau seperti apa nantinya kita delapan, sepuluh atau lima belas tahun lagi?.  Sekali lagi hidup ini pilihan.  Maka pilihan yang kita tentukan sekarang akan menentukan sperti apa kita dimasa mendatang.  Kita bebas untuk menjadi Direktur atau eselon II atau malah Direktur Jenderal atau Eselon I.  Karena itu adalah pilihan kita.  Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mewujudkan pilihan kita tersebut?

Mau tidak mau kita harus meningkatkan terus value kita.  Usaha untuk menjadi apa tidaklah menjadi penting lagi karena kita akan sibuk memperbaiki dan meningkatkan value kita.  Kita akan fokus pada usaha mendekati pilihan kita melalui peningkatan value kita.

Direktorat Jenderal Pajak terus bertransformasi.  Dimana, perubahan terus terjadi pada kegunaannya (utilisasi).  Dan setiap bentuk utilisasi tersebut harus didukung oleh segenap komponennya.  Semua pihak dituntut peran aktifnya dalam mewujudkan transformasi ini.  Ketika sudah berjalan mulus, maka setiap perubahan yang terjadi dalam organisasi yang berdampak besar, dan kita berkontribusi didalamnya walaupun kecil, maka suatu kebahagian sendiri yang dirasakan.

Maka, pilihan untuk menjadi apa atau bagaimana tidak lagi menjadi prioritas lagi.

Your Job is NOT Your Career

Mungkin ini banyak terjadi dalam lingkungan tempat kita bekerja. Seorang pegawai tidak mengetahui visi, misi dan bahkan tujuan institusi tempat dia bekerja. Karena tidak mengetahuinya, maka setiap hari pekerjaan yang dilakukan selalu sama, sporadis, berdasarkan perintah atasan dan miskin inovasi. Alhasil, bekerja hanya dianggap kegiatan rutin yang dilakukan sekedar untuk melepaskan kewajibannya dan menunggu untuk menerima imbalan (gaji) setiap bulanan. Kalau ini tidak segera diperbaiki, maka institusi tersebut akan gagal mencapai tujuan yang hendak dicapai. Kalau direnungkan lebih mendalam, kegagalan bukan hanya terjadi pada institusi TETAPI yang paling penting adalah KEGAGALAN pegawai tersebut untuk berkarir.

Ada satu buku ringan yang menarik untuk dibaca, tidak hanya bagi pegawai tapi juga bagi para pimpinan institusi. Buku ini berjudul ”Your Job is NOT Your Career” yang ditulis oleh seorang dengan profesi CareerCoach, Rene Suhardono. Bagi saya, membaca judul buku ini saja sudah memuncullkan rasa ingin tahu yang mendalam; ditambah lagi penulisnya yang berprofesi ’aneh’ sebagai CareerCoah, apa pula itu?. Membaca buku ini tidak perlu mengerenyitkan dahi; karena disajikan dalam bahasa yang sangat sederhana dan gaul. Buku ini juga dilengkapi dengan ilustrasi gambar yang kadang membuat bibir ini tersenyum.

Yang harus diketahui oleh pegawai adalah perbedaan ’Job’ atau Pekerjaan dengan ’Career’ atau Karir. Selama ini kebanyakan orang beranggapan, termasuk saya, Job sama dengan Career. Yang kita kerjakan saat ini adalah karir kita. Kita bekerja keras tiap hari untuk mencapai karir tertinggi yang diimpikan, misalnya menjadi pimpinan tertinggi institusi. Ternyata definisi karir lebih luas dari yang selama ini kita bayangkan. Job hanya mencakup tujuan institusi, pembagian kerja, dan kompensasi. Sedangkan Career mencakup Passion (hasrat), Purpose of Life (Tujuan Hidup), Value (Nilai) dan Happiness (Kebahagiaan).

Bagaimana kita dapat mengeksplorasi Career?

Pertama kali kita harus menemukan passion. Mario Teguh, sang Motivator, pernah bercerita bahwa beliau sebelumnya adalah seorang eksekutif perusahaan besar yang bergaji sangat tinggi. Tetapi, beliau banting setir dari zona nyaman untuk masuk kedalam zona yang belum tentu nyaman, dari segi penghasilan dan prestise. Tetapi, karena memiliki passion pada pekerjaaannya yang sekarang, maka keberhasilan hanya menunggu waktu saja. Yang mengetahui passion seseorang, hanya orang itu sendiri. Mungkin ada alat atau semacam test untuk mengetahuinya, tetapi cara efektif adalah dengan mengetahui keunikan diri sendiri. Passion is things that you really really love doing. Your Passion is your strength. And your strength is Not about you’re good at. It is about what you enjoy the most.

Memahami tujuan hidup merupakan salah satu kunci untuk mencapai karir yang gemilang. Ini mengharuskan seseorang untuk peduli dan mengembangkan pandangan atas masa depan secara umum, kolektif dan pribadi. Semakin jelas, tegas dan detail tujuan hidup yang ditetapkan maka semakin besar kemungkinan terrealisasinya tujuan tersebut. Yang terpenting harus diingat, hidup tanpa tujuan yang jelas diibaratkan berpacu pada lintasan yang salah. Kalaupun kita memenangi lomba pacu tersebut, maka semuanya adalah kemenangan yang hampa. Menjadi seorang pejabat tinggi di suatu institusi akan terasa getir dan hambar, apabila ada atau tidak adanya menjadi sama. Malah kehadirannya justru membuat takut anak buahnya.

Ternyata Value atau Nilai seseorang dapat ditemukan. Ibarat pohon besar, value memang tidak terlihat namum menopang kita untuk hidup dan tumbuh. Caranya dengan menemukan value kita dan selalu terkoneksi dengannya. Values adalah kumpulan jati diri, niat dan pedoman terbaik yang bisa dipikirkan masing masing orang. Tentunya values ini selalu berisi tentang kebenaran dan kebajikan. Seseorang akan diingat oleh orang lain berdasarkan valuesnya. Ketika Ibu Sri Mulyani pindah dari Kementerian Keuangan ke World Bank, otomatis kita selalu mengingat beliau sebagai orang yang penuh dedikasi, komitmen, percaya diri, dan memiliki integritas tinggi. Itulah values beliau yang tidak akan pernah pudar.

Setelah kita mampu mengindentikasi passion, memahami purpose of life dan terkoneksi dengan values maka kebahagiaan atau happiness sebagai tujuan akhir dari karir yang kita bangun akan terwujud. Kebahagiaan TIDAK SELALU identik dengan harta berlimpah, jabatan yang tinggi atau pencapaian prestasi lahiriah lainnya. Kebahagiaan itu meliputi kenikmatan dan makna. Seorang ilmuwan akan merasa bahagia apabila dia berhasil menemukan vaksin langka yang selama ini belum ada. Walaupun dari sisi penghasilan masih kalah sama Direktur Bank, tapi menjadi Ilmuwan merupakan kepuasan tersendiri karena mampu memberi makna bagi orang lain.

Jusuf Kala dan Thinking Outside The Box

Selesai membaca buku karangan Hamid Awaluddin yang berjudul “Perdamaian Ala JK. Poso Tenang, Ambon Damai”, membuat saya terhenyak dan berdecak kagum. Walaupun awalnya saya berpikir bahwa penulis akan sangat subyektif, karena selain faktor daerah (sama sama dari Makasar) juga pernah menjadi anak buah JK. Nggak mungkin menulis yang jelek jelek pada mantan bos-nya!.

Saya mengenal JK melalui media maya. Disetiap debat Capres JK tampil sangat memukau, jawabannya bernas dan jenaka. Beliau dikenal juga sangat tidak neko neko soal birokrasi, berpikir praktis dan impementatif. Disetiap orang mulai lupa akan JK, Hamid Awaluddin dengan cerdik meluncurkan buku ini.

Terlepas dari itu semua, apa yang disampaikan Hamid Awaluddin membuat saya merindukan kehadiran JK kembali ke pentas politik Nasional. Dengan prinsip dan niat “ikhlas” maka JK bergerak secara militan untuk mendamaikan dua kelompok yang sedang diamuk amarah. Beliau berani mengambil resiko sebagai seorang Pemimpin : masuk dan menemui pimpinan dua kelompok bertikai tanpa pengawal!. Nyawa menjadi taruhannya ketika beliau mengebrak meja saat diskusi memanas dan mulai ngawur. Padahal kedudukannya sangat riskan yaitu sebagai wakil Pemerintah yang sangat dibenci.

Tentunya, JK memiliki kecerdasan diatas rata rata. Keyakinan disetiap kelompok bertikai saat itu adalah membunuh musuh berarti mendapatkan surga. Logika semacam ini dibalik 180 derajat oleh JK. Beliau menanyakan dengan lantang: Tunjukkan kepada saya ayat mana di kitab suci yang saudara yakini menyuruh membunuh?. Tidak Ada!. Keyakinan sesat para kelompok bertikai ini pudar, dan JK berhasil masuk kedalamnya.

Dalam setiap menyelesaikan masalah, JK sangat menghargai sesama. Beliau menghormati forum diskusi dan tidak berpihak pada kelompok manapun. Asas persamaan inilah yang mendasari setiap proses perdamaian selanjutnya.

Totalitas JK tidak hanya sampai pada tahap konsep atau kebijakan. Beliau memastikan setiap perjanjian yang dibuat merupakan komitmen bersama. Untuk memastikan itu JK tidak segan segan untuk mengeluarkan dana pribadinya. Komitmen adalah janji seorang pemimpin, dan seorang Pemimpin harus berani berkorban.

Kalau saat ini JK sedang asyik berkumpul dengan keluarga besarnya dan tidak mungkin meminta beliau untuk terjun langsung mengatasi persoalan bangsa, tapi setidaknya gaya pemimpin ala JK ini dapat ditiru.

Ditengah krisis kepercayaan publik pada Pemerintah, maka tindakan pemimpin yang cerdas, berani mengambil resiko, penuh komitmen, cepat dan berkurban penuh – merupakan harapan semua masyrakat. Jikalau tidak, maka saya merindukan JK ….

Artikel yang sama dimuat di Kompasiana :
Kalau Begitu Saya Merindukan Pemimpin Ala JK

SBY dan Sistematic Leader

Dari dulu saya selalu tertarik dengan kolom, artikel atau buku yang menceritakan kisah sukses seseorang. Di Kompas cetak, yang pertama saya lihat adalah halaman paling belakangnya, SOSOK. Selesai membacanya saya selalu terdiam, teringat, tergiang dan kadang terbawa mimpi. Saat ini, baru saja saya menyelesaikan membaca Buku karangan Dr. Dino Patti Djalal tentang “Harus Bisa! Seni Memimpin ala SBY. Saya tahu, saya sangat terlambat membaca buku ini (terbit tahun 2008) tetapi selesai membacanya, ada kumpulan energi positif merasuki saya!.

Sebelumnya, ada dua buku biografi yang saya selesai baca dan telah di-sharing disini. Pertama adalah tentang Boediono, yang berjudul “Kumpulan Esai Ekonomi :Ekonomi Indonesia Mau dibawah Kemana”. Karena momentnya pas Pemilu, respon atas postingan saya berjudul “Melihat Sisi Lain Boediono” ditanggapi banyak sekali oleh Kompasianer (dulu, belum ada kategori “Populer”). Selengkapnya di Sisi Lain Melihat Boediono. Kedua, Buku tentang Jusuf Kala yang ditulis Hamid Awaluddin yang berjudul “Perdamaian Ala JK. Poso Tenang Ambon Damai. Di forum ini saya postingkan pendapat saya di : Kalau Begitu Saya Merindukan Pemimpin Ala JK. Sekali lagi, respon atas postingan ini sangat luar biasa. Postingan ini masuk kategori “Populer”.

Saya saya ingin curhat tentang buku karangan Dr. Dino ini. Sekali lagi, terlepas dari sang Penulis adalah pembantu dekat beliau yang ada preferensi subyektitas, tetapi ada kisah menarik untuk diambil hikmahnya. Dari Buku ini dan sesuai perkiraan saya, maka SBY adalah “sistematic Leader”. SBY selalu taat aturan, patuh pada sistem dan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Walaupun ada inovasi yang diceritakan, tetapi tidak “breaking the law”.

Maka, saya sangat mengerti kalau Beliau menolak himbauan pansus Angket Bank Century untuk menonaktifkan Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. Beliau ada berpegangan pada koridor hukum yang melandasinya; apabila tidak didukung oleh aturan maka SBY pasti akan menolaknya.

Ada cerita menarik dan membuat haru saya. Yaitu pada saat SBY membacakan surat dari Magie (Anak AS) dan Nadya (Korban Tsunami Aceh) di depan Presiden Bush. Isi surat begitu mengugah, tulus dan keluar dari hati. Saya yakin tidak hanya Dr. Dino yang menangis, SBY dan Bush pun ikut larut didalamnya. SBY menunjukkan bahwa Pemimpin mampu menyuarakan hati rakyatnya; dan membuat rakyatnya bangga.

Saya kian menyadari bahwa Buku menceritakan banyak hal. Saya akhirnya dapat memahami kepemimpinan SBY melalui catatan harian Dr Dino ini. Saya banyak belajar dari Buku ini dan saya menemukan jawaban kenapa SBY akhirnya menolak himbauan Pansus….dari Buku ini.

Sri Mulyani dan Modernisasi Pajak Indonesia

Saya tidak akan ikut mengemukakan pendapat mengenai Kasus Century. Saya juga tidak akan ikut berkomentar mengenai perang konferensi pers antara Menteri Keuangan – Sri Mulyani dan Anggota Pansus Angket Century DPR – Bambang Soesatyo. Saya menyadari tidak mempunyai kapasitas untuk itu.

Maraknya pemberitaan tentang Sri mulyani akhir akhir ini, membuka kembali memori Saya mengenai beliau; setidaknya mengenai sepak terjang beliau dalam meletakkan pondasi modernisasi perpajakan di Indonesia. Sebagai orang yang ikut dalam gerbong modernisasi, maka saya merasakan betul kebijakan yang diambil sangat mempengaruhi keberhasilan modernisasi tsb.

Secara pribadi, saya tidak mengenal Ibu Ani (panggilan Beliau). Tetapi, wacana pemikiran beliau sudah saya kenal saat masih kuliah di Tahun 1990-an. Saat itu, Ibu Ani menduduki jabatan Kepala LPPM UI; pemikiran yang kritis ditunjang data yang akurat merupakan ciri khas beliau dalam menjabarkan sesuatu. Bagi saya, sebagai mahasiswa non ekonomi, membacanya sungguh mengasyikkan. Pemikiran beliau bersaing ketat dengan analisis ekonomi Kwik Kian Gie pada saat itu, yang dimuat regular di Harian Kompas.

Awalnya, modernisasi Ditjen Pajak berjalan di tempat. Sejak 2002, sebenarnya modernisasi sudah dimulai, walaupun juga ikut didorong oleh IMF pada waktu itu. Tarik ulur terhadap perubahan terjadi. Periode 2002 – 2004, isyu modernisasi menjadi tidak menarik di Ditjen Pajak. Semua seakan berjalan lambat, lebih nyaman pada comfot zone-nya. Yang pasti adalah ketidakpastian saat itu. Semua menunggu, siapa pengeraknya.

Perubahan di Ditjen Pajak baru benar benar terjadi saat Ibu Ani menjadi Menteri Keuangan dan Darmin Nasution menjadi Dirjen Pajak. Dengan dukungan penuh, maka Dirjen Pajak dalam kurun waktu hanya 2 tahun telah menuju alam perubahan, modernisasi!. Pernah suatu waktu, SBY berujar bahwa yang dilakukan Ditjen Pajak sekarang bukan hanya reformasi, tetapi silent revolution, revolusi diam diam. Ini karena cepat dan menyeluruhnya perubahaan yang terjadi.

Kantor Pajak diseluruh Indonesia telah berubah, menjadi yang lebih baik. Pembenahan tidak hanya pada perangkat kerasnya, elemen utama SDM juga dirubah. Sistem berbasis kinerja, dukungan Information Technology (IT) dan sistem grading pegawai telah dibakukan. Semua jenis pelayanan pajak telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP)-nya, sehingga terukur. Dalam waktu relatif singkat, Survey dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pajak terus membaik.

Dengan analisa dan pemikiran yang tajam, beliau juga memberanikan diri me-reformasi birokrasi. Sistem remunerasi pegawai diperbaiki; sebaliknya kinerja pegawai dipantau. Reward and punishment juga diterapkan tanpa pandang bulu. Sistem ini merupakan cikal bakal utama program reformasi birokrasi Pemerintah saat ini.

Mungkin tidak berlebihan, kalau dikatakan Ibu Ani adalah pendorong utama modernisasi perpajakan di Indonesia. Perubahan yang diinginan akan menjadi cepat atas dukungan penuh pimpinan. Ibu Ani telah membuktikan itu..

Artikel yang sama dimuat di Kompasiana :
Sri Mulyani dan Modernisasi Pajak Indonesia

Kumpulan Artikel Terbaru….

Waduh..udah lama nggak update ….

Ini adalah beberapa artikel saya yang telah terbit di Media Massa sebelumnya……

1.Opsi Lain Mengenjot Pajak (Sinar Harapan, 5 Agustus 2009)

2. Mengkritisi RUU Pajak Daerah (Investor Daily, 15 Agustus 2009)

3. Revitalisasi Sistem Pembayaran Pajak (Sinar Harapan, 31 Agustus 2009)

4. Fokus Penerimaan Pajak Akhir Tahun (Bisnis Indonesia, 12 Oktober 2009)

5. Kebijakan Pajak Pasca Gempa Sumbar (Sinar Harapan, 19 Oktober 2009)

*** Semoga Bermanfaat***

Optimisme Penerimaan Pajak 2009

- Artikel Dipublikasikan di Jawa Pos, 24 Juli 2009 -

Penerimaan pajak semester I Tahun 2009 mencapai Rp 253,181 triliun atau minus Rp 7,375 triliun (2,8%) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 260,556 triliun (Jawa Pos, 22 Juli 2009). Dinyatakan oleh Dirjen Pajak – Darmin Nasution – bahwa penyebab utama pelambatan penerimaan pajak semester I 2009 ini dikarenakan pengaruh krisis global yang belum juga usai. Ditjen pajak juga telah menyiapkan langkah strategis untuk mengatasi masalah ini, yaitu benchmarking semua jenis pajak yang kemungkinan akan diluncurkan bulan Agustus tahun ini. Bagaimana prediksi penerimaan pajak Tahun 2009 nanti?. Tulisan ini akan mengulas prediksi pencapaian penerimaan pajak, termasuk kendala dan kemungkinan solusi pemecahannya.

Komposisi Pajak

Komposisi penerimaan pajak semester I 2009 terbagi dalam dua kelompok : yang pertumbuhannya positif dan yang pertumbuhannya negatif. Pertumbuhan positif dicapai oleh jenis pajak PPh Pasal 21, Pasal 26, PPh Final, PPh 25/29 OP dan badan serta PPN Dalam Negeri. Sedangkan pertumbuhan negatif dialami oleh PPh Pasal 22, 22 impor, PPh Pasal 23 dan PPh Fiskal Luar Negeri (FLN) serta PPn Impor. Kalau melihat struktur komposisi ini, maka penyebab turunnya pencapaian penerimaan adalah turunnya impor (PPh Pasal 22 impor dan PPN Impor) dan pembebasan FLN (PPh Final FLN). Pembebasan FLN dapat dikatakan memberikan peran terbesar, yaitu minus 92,7% atau setidaknya hampir Rp. 1,5 triliun. Tetapi, potential loss akibat kebijakan FLN ini sudah diantisipasi, dan tentunya tidak relevan lagi untuk dibahas lebih lanjut.

Krisis global memang mempengaruhi ekonomi Indonesia. Tetapi pengaruhnya berjalan lambat karena pemicunya adalah pasar modal dan pasar uang. Maka ketika pasar modal melemah, maka bagi pajak hanya berpengaruh pada PPh Pasal 23 atas jasa transaksi di pasar modal atau saham. Sejalan dengan hal tersebut, maka PPh Pasal 23 mengalami pertumbuhan negatif. Yang ditakutkan memang, efek krisis global ini telah masuk ke sektor riil di Indonesia. Turunnya impor akan berdampak dari turunnya produksi; lebih lanjut akan memperkecil omzet dan laba. Importir akan melakukan penghematan dengan cara PHK terhadap karyawannya. Syukurlah, dampaknya belum sampai kesana karena hanya PPh 22 impor dan PPN impor saja yang mengalami pertumbuhan negatif. Kalau krisis ini makin parah maka pertumbuhan negatif pasti juga menghantam jenis pajak lainnya.

Pajak Penghasilan (PPh) secara keseluruhan mengalami pertumbuhan positif. Artinya, jenis jenis pajak yang mengalami pertumbuhan negatif tadi, dapat ditutupi oleh pertumbuhan positif oleh jenis jenis pajak yang lain. Jenis pajak yang berperan besar menutupi kekurangan penerimaan pajak adalah PPh Pasal 21. Walaupun, terkoreksi oleh stimulus fiskal, namun PPh Pasal 21 masih merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar. Pertumbuhannya juga ditopang oleh kenaikan gaji karyawan baik PNS maupun swasta pada awal tahun lalu. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri (DN) tetap mengalami pertumbuhan dikarenakan pengaruh inflasi dan peningkatan konsumsi (rumah tangga dan Pemerintah). Data BPS Triwulan I menunjukkan bahwa faktor konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar (3.4%) sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4.4%. Pada Triwulan II ini, situasi akan mirip pada triwulan I dimana penyumbang utama pertumbuhan ekonomi masih pada konsumsi rumah tangga dan konsumsi Pemerintah.

Antisipasi Dini

Antisipasi diperlukan agar krisis global yang saat ini masih berlanjut, masuk ke sektor riil. Saat ini, kondisi makro ekonomi Indonesia menunjukkan trend ke arah yang lebih baik. Walaupun ada kejadian luar biasa diluar kemampuan untuk mengendalikannya – bom JW Marriot dan Ritz Carlton pada 17 Juli 2009 lalu – tetapi indikator ekonomi Indonesia menunjukkan trend tidak banyak terganggu. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) walaupun sempat terguncang pada awal ledakkan, saat ini telah kembali normal (Jawa Pos, 21 Juli 2009). Bahkan, nilai tukar rupiah menunjukkan gejala anomali, dengan terus menguat (Kompas, 22 Juli 2009). Tidak terjadi hiperinflasi, dan yang paling penting pelaku usaha tidak begitu panik menghadapi keadaan ini. Arah optimisme ekonomi Indonesia sudah masuk kedalam jalurnya lagi.

Tahun 2008, penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh boomingnya sektor batu bara dan kelapa sawit. Sehingga, sektor ini menyumbang penerimaan pajak yang sangat besar. Tahun 2009, harga batu bara dan kelapa sawit dunia terjun bebas sehingga otomatis sangat mempengaruhi penerimaan pada kedua sektor ini. Ditambah lagi, Ditjen Pajak juga mendapatkan winfall tax dari penerimaan PPh Migas akibat melonjaknya harga minyak dunia. Saat ini harga minyak dunia relatif stabil, sehingga winfall tax tidak bisa diharapkan lagi.

Walaupun target pajak akan di koreksi pada APBN-P 2009 nanti, dan sebagian kalangan mengusulkan agar Pemerintah melakukan penghematan anggaran (Jawa Pos, 21 Juli 2009) tetapi dari sisi Ditjen Pajak melengkapinya dengan tetap fokus pada program pengalian potensi pajak. Kalau menurunya impor yang berimpas pada PPh 22 impor dan PPN impor sangat dipengaruhi faktor ekternal; maka usaha pengalian potensi pajak sebaiknya fokus usaha menambah jumlah wajib pajak yang bayar atau menambah jumlah pembayaran pajak bagi WP yang telah bayar (effectively tax base) dan pada jenis pajak yang pengaruh eksternalnya sangat kecil, seperti PPh WP Orang Pribadi.

Data WP terdaftar per 31 Maret 2009 sebanyak 11,167 juta WP. Ini merupakan modal awal untuk memperlebar effectively tax base. Perlu diingat yang menjadi fokus tentunya WP efektif yaitu wajib pajak yang memiliki potensi membayar pajak, baik belum bayar atau kurang bayar. Program benchmarking yang akan dilakukan Ditjen Pajak adalah upaya sistematis untuk mengetahui potensi pembayaran pajak sebenarnya setiap WP. Pembayaran pajak setiap WP akan dibandingkan (benchmark) dengan standar yang telah disusun oleh Ditjen Pajak. Sehingga, dengan sangat mudah diketahui WP mana yang pembayaran pajaknya masih belum benar. Upaya lain adalah fokus pada pembayaran pajak untuk WP Orang Pribadi. Saat ini pengelolaan WP OP ini sudah terbagi kedalam WP OP Besar dan WP OP Lainnya. Nah, WP OP Besar ini sudah mulai bekerja dan akan memeberikan kontribusi positif pada penerimaan pajak. Data eksternal yang dibutuhkan untuk mengali potensi WP OP Besar sudah tersedia banyak, seperti dari majalah Forbes, Asia Week dan internet. Jenis pajak yang dibayarkan oleh WP OP tidak banyak terpengaruh oleh krisis global, karena sebagian besar WP OP ini telah tersistem untuk melindungi kekayaannya, misalnya melalui lindung nilai (hedge fund). Rasa optimisme merupakan bentuk usaha lain yang harus ada pada setiap jajaran Ditjen Pajak. Tidak ada yang tidak mungkin asalkan kita berusaha memberikan yang terbaik bagi bangsa dan Negara.

Nahkoda Baru Ditjen Pajak

–Artikel telah dipublikasikan di Investor Daily, 31 Juli 2009 -

Sejak mantan Dirjen Pajak – Darmin Nasution dilantik sebagai Deputi Senior Gubernur BI (27/7/2009), kabar siapa yang akan menjadi pucuk pimpinan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menjadi tanya tanda besar. Akhirnya, Mochammad Tjiptardjo – Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak Ditjen Pajak – ditunjuk sebagai nahkoda baru Ditjen Pajak (27/7/2009). Pak Tjip – demikian beliau biasa disapa – merupakan Dirjen Pajak ke-13 sejak Abdul Mukti menjabat Kepala Jawatan Pajak Tahun 1945. Di kalangan Ditjen Pajak sendiri, beliau merupakan sosok senior yang kenyang akan pengalaman bertugas seperti pernah menjadi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Pajak Sumatera Bagian Selatan dan Kakanwil Bali. Harapan dari semua stakeholders akan kepemimpinan baru ini sangat besar, selain menuntaskan reformasi pajak jilid II, maka Dirjen Pajak baru dituntut untuk menjadi pemicu (trigger) bangkitnya ekonomi Indonesia melalui kebijakannya.

Nahkoda Reformasi

Sebagai salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi, maka reformasi perpajakan dituntut tuntas dan berhasil. Presiden SBY pernah menyatkan bahwa reformasi perpajakan dapat dikatakan sebagai Walaupun saat ini telah dibangun pondasi dan rumah yang kuat dalam sistem perpajakan di Indonesia, tetapi isinya masih terus disempurnakan. Pondasi dan rumah yang kuat harus memiliki isi yang qualified, sehingga keseimbangan harmoni akan terwujud. Pak Tjip mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu mengisi rumah tersebut dengan sesuatu yang berkualitas. Isi tersebut terdiri dari Sumberdaya Manusia (SDM), perangkat Information Techonology (IT) Perpajakan dan aturan atau hukum perpajakan.

SDM atau meminjam istilah ekonomi – human capital – memegang peranan yang sangat penting dalam suatu organisasi. Sebagus dan secangih apapun suatu organisasi tetapi tidak didukung oleh SDM yang berintegritas, maka organisasi itu akan mengalami kehancuran. Integritas disini adalah kombinasi antara kompetensi (comptency) dan moral. SDM yang berkompeten akan mampu menjawab semua permasalahan yang timbul dengan cepat dan lugas. Moralitas akan menjadi pengarah bagi kompetensi agar tetap dipergunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mencapai intergritas tersebut, sudah saatnya juga Ditjen Pajak mengubah Key Perfomance Indicator (KPI) menjadi Key Value Indicator (KVI). Dimana, setiap pegawai di Ditjen Pajak harus mampu melakukan sesuatu melebihi apa yang seharusnya, berfikir jauh kedepan. Dengan konsep nilai (value), maka selain kinerja (perfomance) maka tanggungjawab moral akan juga ikut berperan.

Teknologi informasi akan mendukung kinerja Ditjen Pajak. Saat ini sedang dibangun program khusus untuk Wajib Pajak, yaitu Taxpayer Account dimana WP dapat mengakses secara online rekening pajaknya. Wajib Pajak dapat dengan mudah mengetahui pajak yang harus dibayar, hutang pajak atau nilai restitusinya. Sistem yang canggih hanya salah satu sitem perpajakan yang telah dan sedang dibangun oleh Ditjen Pajak. Tugas berat memang untuk menata ulang sistem perpajakan yang ada saat ini, tetapi jalur kesana sudah dimulai. Aturan hukum perpajakan terus mengalami penyempurnaan seiring makin munculnya jenis, model transaksi keuangan dan tuntutan stakeholders. Dilain pihak, penegakan hukum juga harus ditegakkan untuk memastikan bahwa aturan tersebut dijalankan.

Program 100 hari

Gebrakan pemimpin baru dapat dinilai dalam 3 (tiga) bulan kepemimpinannya. Oleh karena itu, sangat lumrah dikenal program 100 hari dari pemimpin tersebut. Para ahli juga menyebutkan, apabila dalam kurun waktu 3 bulan tersebut, tidak ada perubahan yang mendasar, maka organisasi tersebut diyakini tidak akan banyak mengalami perubahan selama kepemimpinanya. Rentang waktu tersebut terbagi dalam beberapa tahapan, seperti tahapan belajar dan tahapan bertindak. Khusus Pak Tjip, Penulis yakin bahwa tahapan belajar sudah tidak diperlukan lagi, karena beliau sudah sangat kompeten dibidangnya, tinggal tahapan bertindak.

Menurut analisa pribadi Penulis, dalam program 100 hari kedepan, Dirjen Pajak yang baru akan melaksanakan beberapa program kruisal, terkait reformasi perpajakan dan pengamanan penerimaan pajak 2009. Dalam kaitannya dengan reformasi perpajakan jilid II, maka untuk mendukung pembentukan integritas pegawai, maka sudah saatnya Dirjen Pajak mengeluarkan aturan mengenai pola mutasi jabatan karier di lingkungan Ditjen Pajak. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 39/PMK.01/2009 tanggal 27 Pebruari 2009 tentang Pola Mutasi Jabatan Karier di Lingkungan Departemen Keuangan, maka setiap eselon I di lingkup Departemen Keuangan harus menyusun pola mutasi jabatan karier paling lambat 12 bulan sejak ditetapkan. Pola karier yang jelas dan transparan merupakan pemicu (trigger) bagi pegawai Ditjen Pajak untuk berlomba lomba meningkatkan komptensinya dan mencapai nilai (value) individu masing masing. Penataan yang komprehensif sistem informasi perpajakan diseluruh Indonesia merupakan prioritas dari segi teknologi informasi. Penerapaan Sistem informasi perpajakan (SIDJP) diseluruh kantor pajak sesegera mungkin dan didukung oleh sistem informasi yang handal, kompatibel, dan sophisticated merupakan kunci utama untuk memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Dari segi aturan atau hukum perpajakan, maka penyelesaian RUU PPN dan PPnBM merupakan tugas yang sudah ada didepan mata. Ini sangat tergantung oleh tengat waktu kerja DPR 2004-2009 yang akan berakhir Oktober 2009 mendatang. Walaupun sudah ada komitemen dari anggota DPR untuk segera menyelesaikannya, namun tindakan proaktif dari jajaran Ditjen Pajak mutlak ada. Terlebih lagi, pasca putusan MA mengenai pemilu legislatif beberapa waktu lalu membuat konsentasi anggota DPR yang menangani RUU ini turut terpecah.

Pencapaian penerimaan pada Semester II 2009 ini memang masih belum mengembirkan. Namun, optimisme harus tetap ada. Walaupun pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya 3.7% dan efeknya rencana penerimaan pajak juga dikoreksi tetapi semangat untuk mengali potensi perpajakan jangan pernah sampai pudar. Defisit APBN 2009 yang kian membesar memang dapat ditutupi dengan penghematan anggaran belanja atau berhutang. Untuk berhutang, memang Indonesia akan bersaing ketat pasca defisit anggaran AS sebesar US$ 1.3 triliun. Untuk penghematan anggaran akan berimplikasi pada tersendatnya program yang telah ditetapkan sejak awal. Maka cara yang dapat dilakukan adalah meningkatkan penerimaan pajak melalui usaha usaha pengalian potensi perpajakan. Inilah tugas dan tantangan Dirjen Pajak yang baru kedepan. Tetapi, dengan modal basis WP yang terus meningkat ditambah program benchmarking, maka Dirjen Pajak akan sangat leluasa dalam mengali potensi pajak.

Apabila dalam suatu organisasi lebih banyak manajer bukan pemimpin, maka organisasi itu akan terjebak dalam teknik dan strategi bukan tata nilai (Rhenald Kasali, 13/7/2009). Selamat bekerja Pak Tjip, semoga Bapak mampu memberikan tata nilai di Ditjen Pajak.

Pajak untuk Mengatasi Defisit Anggaran

Menyimak debat capres tadi malam (25/6/2009) secaera umum cukup melegakan. Susana rileks, cair dan para Capres sudah saling ‘berkomunikasi’. Satu catatan, menurut saya, yang menarik untuk dielaborasi lebih lanjut. Ketika moderator – Avilliani – melontarkan pertanyaan mengenai bagaimana cara untuk mengatasi defisit anggaran / (berutang)?. Karena ini perosalan utama negara dimana kalau APBN kuat (sehat, berlimpah) maka topik debat Capres tadi malam yaitu kemiskinan pengangguran akan mudah diselesaikan. Pemerintah dengan leluasa menjalankan program untuk mengatasi hal tersebut. Tapi kalau anggaran defisit? Bagaimana caranya? yach, kita buat anggaran jangan defisit dulu – setidaknya itu jawabannya.

Membaca pagi ini (26/6/2009) komentar Faisal Basri (FB) – dan memang betul topik ini pun diangkat dalam kolom blog FB – saya terhenyak. Seorang ekonom handal seperti beliau pun bingung kalau disuruh menjawab, jadi mungkin pertanyaannya salah. Malah FB dengan yakin mengusulkan hanya ada 2 cara mengatasi defisit -selain berhutang tentunya- yaitu penghematan (SAL) dan Privatisasi. Penghematan anggran kecil kemungkinannya, sedangkan Privatisasi tidak mungkin karena akan pro Neolib.
Saya ingin mengemukan bahwa ada satu cara ampuh mengatasi defisit anggaran tsb. Yaitu dari sisi penerimaan negara (pajak, beacukai dan PNBP). Terutama penerimaan pajak yang saat inipun porsinya 75% dari APBN. Sayang, para Capres tidak mengeksplor ini lebih lanjut. Hanya SBY, yang melontarkannya sekilas. Tax ratio kita masih 13% sedangkan tax base WP kita sudah 14 juta WP dari sebelumnya hanya 3 juta tahun 2004. Inilah potensi sebenarnya. Dari jajaran Ditjen Pajak pun telah siap sepenuh hati, terwujud dalam launching reformasi pajak jilid 2. Kantor pajak semua sudah modern, tetapi mengapa para Capres tidak menangkap isyu ini??

Saya yakin, penerimaan pajak yang tinggi akan menyebabkan APBN kita sehat. Selanjutnya, program apapun yang bertujuan mensejahterakan rakyat dapat terlaksana.

Cara Lain Mengenal Boediono

Tulisan bukan karena saya salah satu partisan sebuah partai. Dan, tentunya, sebagai PNS saya harus netral!. Alasan saya ingin mengenal Pak Boediono – sekarang Capres- karena beliau saat ini sedang menjadi kontroversi dan sorotan publik. Beliau sudah sangat sering disebutkan sebagai penganut Neoliberalisme, yang tidak sesuai dengan amanat UUD 1945 (pasal 33). Dilain pihak, suatu saat saya secara tidak sengaja membaca tulisan dari Faisal Basri dalam salah satu rubrik media massa nasional, intinya membantah semua tuduhan bahwa Boediono adalah seorang penganut Neolib. Jadi semakin tertariklah saya mengenal beliau, setiaknya melalui pemikirannya.

Hari Minggu lalu, diselah menemani istri belanja, saya masuk ke sebuah toko buku dan menemukan buku dengan judul yang mengelitik ” Ekonomi Indonesia Mau dibawah Kemana?. Kumpulan Esai Ekonomi” Karangan Boediono yang diterbitkan oleh KPG Gramedia dan Freedom Institute. Awalnya saya ragu untuk membeli dan membaca buku ini, bukannya tidak menarik, tetapi karena ada logo Freedom Institute yang sangat menganggu. Pikiran saya saat itu paling paling buku ini hanya bertujuan mengcounter semua isyu dan tuduhan kepada Pak Boediono dan tentunya tidak bernilai akademis ilmiah – karena ada muatan politik tertentu. Tapi, karena tetap penasaran, saya beli juga buku ini. Perlu waktu dua hari saya menuntaskan buku tersebut. Saya agak kaget juga ketika membaca, memahami dan meresapi kata kata dalam buku tersebut. Banyak sekali kata kata yang kalau diresapi dapat memberikan arti yang mendalam, walaupun saya tidak memiliki latar belakang ilmu ekonomi tapi semua alur cerita menantang saya untuk terus membaca dan membaca.

Akademis dan Birokrat

Menilai seseorang dari tulisannya tentu lebih fair, karena tulisan merupakan cerminan pikiran, hati, dan perasaan penulisnya. Dengan keterbatasan ilmu dan nilai pada saya, maka saya memberanikan diri memberikan tanggapan atas buku tersebut. Menurut saya, fase pemikiran Boediono terbagi dalam dua tahapan penting : Fase awal yaitu ketika baru pulang dari studi S3 di AS dan masih aktif menjadi dosen ekonomi UGM (Pak Boediono menyebutkan bahwa seseorang dalam fase ini berkutat pada data historis atau ex post sehingga kesimpulan analisa menjadi lebih sederhana ) dan Fase ketika masuk kedalam birokrat pemerintah (disini bergelut dengan dunia praktisi dan birokrat, yang memiliki data real atau ex ante). Ketika masih berkecimpung dalam dunia akademis, dimana kegiatan utamanya mengajar dan meneliti maka alur pemikiran Pak Boediono tercermin dalam konsep ekonomi Pancasila (dibangun bersama Prof Murbyato). Saya sampai terhenyak kagum karena kalau ditelaah, konsep ekonomi Pancasila inilah merupakan konsep ekonomi kerakyatan yang sebenarnya. Ekonomi Pancasila berada ditengah tengah antara ekonomi liberalisme (neoliberalisme) dan ekonomi sosialis. Dengan menekankan pada kemakmuran rakyat sebagai tujuan utama dari konsep ekonomi Pancasila- maka
Pemerintah dalam tindakannya harus mengkombinasikan ekonomi pasar (liberal) disatu disisi dengan tetap membuat kondisinya berjalan dibawah kontrol pemerintah.

Sebagai seorang pakar ekonomi, beliau juga telah berhasil mengidentifikasi permasalahan bangsa ini dengan baik. Secara runut, Pak Boediono mengidentifikasi permasalahan utama krisis 1997/1998 yaitu dimulai dengan tingginya nilai kurs rupiah saat itu, ambruknya bank, hiperinflasi, pengangguran dan merosotnya neraca pembayaran. Beliau juga menyadari bahwa obat generik yang diambil pemerintah saat itu (dengan bantuan IMF), telah tiga kali mengalami kegagalan. Sampai akhirnya Pemerintah mampu menemukan resep dan mengatasi permasalahan tersebut. Sebuah pembelajaran historis atas krisis tersebut digunakan juga untuk mengatasi krisis globalisasi sekarang

Catatan Catatan

Ketika masuk ke jajaran Pemerintah sebagai Direktur BI, Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian setidaknya beberapa catatan yang hadir. Catatan pertama ketika Pak Boediono (waktu itu Direktur BI) menjelaskan tentang BLBI, digambarkan bahwa Pemerintah pada saat itu mengalami dilema. Bank bank mengalami rush besar besaran karena nasabah berebut menarik rupiah untuk dibelikan dollar atau dibawa ke luar negeri. Semua bank kesulitan rupiah. Jangankan bank sakit, bank yang masuk dalam kategori sehat-pun akan menjadi colaps. Ada dua pilihan pada saat itu, membiarkan bank kesulitan dan akan muncul chaos atau mengelontorkan dana ke bank tersebut, sebagai lender of resort. Akhirnya dipilihlah opsi kedua, yang saat ini kita kenal dengan Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI).

Catatan kedua, Tahun 2001-2004, dimana Pak Boediono menjabat Menteri Keuangan, dimana hubungan dengan IMF masih mesra. Segala perintah IMF dalam bentuk Letter of Intent (LoI) ditelan mentah mentah. Walaupun beliau tahu persis bahwa resep generik IMF beberapa kali telah gagal (waktu krisis 1997/1998). Atas dorongan IMF melalui LoI maka Indonesia secara lugas menjalankan program privatisasi. Selain bank, maka BUMN pun tidak luput akan program ini. Inilah yang menjadi tanda tanya besar bagi saya, mengapa seorang dengan konsep ekonomi Pancasila dapat menyetujui program privatisasi tersebut. Mungkin hanya pak Boediono sendirilah yang mampu menjawab.

Catatan terakhir, bahwa ternyata Pak Boediono ini sangat menyukai ilmu politik. Beliau dengan gamblang mengemukan tesis bahwa demokrasi berkaitan dengan ekonomi suatu Negara. Semakin makmur suatu Negara maka demokrasi dapat berjalan semakin baik. Nah, ketertarikan beliau dengan ekonomi politik, seyogyanya mampu menjadikan nilai plus tersendiri. Pak Boediono tahu persis apa yang menjadi permasalahan bangsa ini, dan pengalaman panjang beliau sebagai akademisi dan birokrat telah berhasil menelorkan obat mujarabnya, yaitu ekonomi pancasila.

Selesai membaca buku ini saya terdiam dan berfikir. Bangsa Indonesia telah dianugerahi pemikir pemikir hebat sepanjang sejarahnya. Sangat sayang apabila pemikiran tersebut diabaikan dengan alasan pandangan politik berbeda. Jadi, pandangan politik boleh beda karena itu demokrasi yang sehat, tetapi pemikiran yang berguna bagi Bangsa dan Negara – walaupun muncul dari orang yang berpandangan politik berbeda harus diapresiasi setinggi tingginya.